Kolaka Utara, Rajapena.com, Polemik penonaktifan jabatan atau nonjob sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kembali menuai sorotan. Meski telah dikembalikan ke jabatan masing-masing setelah menjalani masa nonjob sekitar lima hingga enam bulan, sejumlah ASN mengaku masih mengalami dugaan intimidasi dan perlakuan yang dinilai tidak adil.
Pengakuan tersebut disampaikan salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada media ini, Jumat (13/11/2026).
Menurut sumber tersebut, pengembalian jabatan yang semestinya mengakhiri persoalan sebelumnya justru diikuti munculnya persoalan baru. Mereka mengaku kembali menghadapi pemeriksaan kode etik hingga persoalan administrasi kehadiran.
"Betul, kami sudah dikembalikan setelah sebelumnya dinonjobkan. Namun, setelah itu kami justru kembali mendapat intimidasi," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, persoalan absensi menjadi salah satu hal yang kini dipersoalkan dalam proses penegakan disiplin ASN. Bahkan, ia menduga terdapat ketidaksesuaian pencatatan kehadiran yang menyebabkan sejumlah ASN seolah-olah tercatat tidak masuk kantor selama puluhan hari.
"Sudah disidang kode etik lagi, kemudian dibuatkan masalah absensi. Kehadiran kami seolah-olah direkayasa hingga tercatat puluhan hari tidak masuk kantor, dengan tujuan agar kami bisa diberhentikan," bebernya.
Tak hanya itu, sumber tersebut juga mengungkapkan dugaan pembatasan penggunaan fasilitas kantor terhadap sejumlah pejabat yang telah dikembalikan ke jabatan semula.
Ia menyebut, seorang rekannya yang bertugas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diduga mendapat tekanan dari kepala dinasnya, meskipun telah mengantongi kembali surat keputusan (SK) jabatan.
"Betul, kami pegang SK jabatan kembali seperti semula, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas kantor, seperti kendaraan dinas, perjalanan dinas, meja dan kursi kantor," tuturnya menirukan pernyataan yang disebut diterima rekannya.
Selain persoalan tersebut, sumber juga mempertanyakan mekanisme pembentukan tim pemeriksa kode etik. Ia menilai komposisi tim perlu ditinjau kembali karena menurut pengakuannya terdapat anggota tim yang memiliki pangkat dan jabatan lebih rendah dibandingkan ASN yang diperiksa.
"Yang aneh, ada tim yang menyidangkan kami justru memiliki jabatan dan pangkat lebih rendah daripada yang disidang. Bahkan, ada pejabat setingkat kepala bidang seperti Ismail, Kabid Diknas, yang ikut menyidangkan pejabat setingkat kepala bagian," ujarnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar setiap proses pemeriksaan ASN dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sorotan juga diarahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kolaka Utara.
Sumber ASN tersebut meminta Bupati Kolaka Utara, Nurahman, tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan di lingkungan BKPSDM.
Ia berharap kepala daerah memastikan tidak ada tindakan yang merugikan ASN maupun penerapan penegakan disiplin yang dilakukan secara tidak proporsional.
"Jangan sampai Pak Bupati tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Kami berharap Bupati juga mengevaluasi Kepala BKPSDM yang diduga melakukan tindakan menekan ASN," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pejabat yang membidangi kepegawaian semestinya memahami secara mendalam regulasi ASN, khususnya terkait manajemen kepegawaian, kode etik, disiplin, mekanisme pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi.
"Seorang Kepala BKPSDM harus banyak belajar dan benar-benar memahami aturan ASN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan aparatur," tambahnya.
Menurutnya, penegakan disiplin tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Seluruh ASN harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa tekanan maupun diskriminasi.
"Kalau memang mau menegakkan kode etik dan disiplin, seharusnya berlaku untuk semua ASN. Jangan hanya kami yang sebelumnya dinonjobkan menjadi sasaran," katanya.
Polemik tersebut turut mendapat perhatian LSM Public Research Institute (PRI). Muhammad Abduh Azizul Gaffar menilai pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan penyelesaian persoalan internal birokrasi agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Menurutnya, tujuan utama pemerintahan daerah adalah mendorong kemajuan daerah serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, persoalan internal birokrasi semestinya diselesaikan secara profesional, bukan dibiarkan berlarut-larut.
Ia mengingatkan Bupati maupun Kepala BKPSDM agar mengedepankan pembinaan, penyelesaian masalah, serta penerapan aturan secara objektif dan berkeadilan.
"Seharusnya yang dicari adalah solusi, bagaimana Kabupaten Kolaka Utara bisa semakin maju, masyarakat sejahtera dan bahagia, serta para ASN bisa bekerja dengan tenang untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bukan justru terus-menerus mendapat tekanan dan perlakuan yang dirasakan sebagai penindasan, seolah tidak ada habis-habisnya," tegas Muhammad Abduh Azizul Gaffar.
Ia berharap Bupati Kolaka Utara tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan yang muncul di lingkungan birokrasi. Evaluasi terhadap jajaran yang membidangi kepegawaian dinilai penting agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, ASN membutuhkan kepastian hukum, rasa aman, serta lingkungan kerja yang profesional sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal.
Persoalan ini kembali memunculkan tuntutan agar Bupati Kolaka Utara turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kepegawaian di lingkup pemerintah daerah.
Penegakan disiplin ASN pada prinsipnya harus berjalan berdasarkan aturan, didukung data yang akurat, serta dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan dan objektif.
Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan setiap ASN memperoleh perlakuan yang setara, termasuk dalam penggunaan fasilitas kedinasan dan pelaksanaan tugas sesuai jabatan yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini diterbitkan, berbagai tudingan mengenai dugaan intimidasi, ketidaksesuaian pencatatan absensi, pembatasan fasilitas kantor, serta komposisi tim pemeriksa masih berdasarkan keterangan sepihak dari sumber ASN dan belum disertai dokumen pendukung yang dapat diverifikasi media.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Bupati Kolaka Utara, Kepala BKPSDM, pihak BPKAD, tim pemeriksa kode etik, serta pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.
Evaluasi secara objektif dinilai penting agar penegakan disiplin ASN tidak menimbulkan kesan tebang pilih dan tidak berubah menjadi persoalan yang justru merusak iklim kerja birokrasi.
Sebab, birokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari ketegasan menerapkan disiplin, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan lingkungan kerja yang adil, profesional, transparan, dan memberikan rasa aman bagi setiap aparatur dalam mengabdi kepada masyarakat.
(Red)