Soppeng, Rajapena.com, Kondisi Pusat Pertokoan Watansoppeng kembali menjadi sorotan. Ketua LSM Sidik, Mahmud Cambang, memantau langsung kondisi sejumlah lost di kawasan tersebut setelah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng melakukan penertiban terhadap sejumlah lost yang terbuat dari kayu dan tidak difungsikan.
Pantauan tersebut dilakukan pada Jumat sore, 28 Agustus 2026. Mahmud menyebut, kondisi sejumlah lost, khususnya di gedung bagian utara Pusat Pertokoan Watansoppeng, masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, dari sejumlah lost yang berada di lokasi tersebut, hanya satu yang terlihat masih menjalankan aktivitas usaha, yakni tempat usaha tukang jahit.
"Hanya satu yang nampak difungsikan, yaitu tukang jahit. Yang lainnya sudah tertutup," ujar Mahmud.
Ia mengatakan, terdapat puluhan lost yang kondisinya tertutup dan tidak lagi digunakan untuk kegiatan usaha.
"Ada puluhan yang sudah tertutup dan lost tidak difungsikan," jelasnya.
Dalam pantauannya, Mahmud juga menemukan sejumlah lost yang berada di bawah pengawasan BPKPD. Pada beberapa bagian lost tersebut tertempel kertas pemberitahuan bertuliskan:
"DIBAWAH PENGAWASAN BPKPD (DIAMBIL ALIH UNTUK DITATA ULANG PEMANFAATANNYA)."
Mahmud menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat Pusat Pertokoan Watansoppeng memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Sorotan Mahmud tidak hanya tertuju pada lost di bagian bawah. Ia juga menyoroti kondisi lantai tiga Pusat Pertokoan Watansoppeng yang sebelumnya sempat dimanfaatkan sejumlah pedagang kuliner dan pelaku usaha lainnya.
Saat ini, kondisi lantai tiga tersebut disebutnya mulai tidak terawat. Pada bagian tangga, misalnya, dinding terlihat mulai berlumut. Sejumlah bagian pelesteran juga tampak mengalami kerusakan.
"Di lantai tiga, sejumlah meteran listrik masih terpasang. Hanya saja sebagian besar lantai dan dinding sudah ditumbuhi pohon liar," ungkap Mahmud.
Menurut dia, kondisi tersebut sangat disayangkan karena bangunan tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Mahmud menyayangkan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas tersebut. Ia berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait tidak sekadar melakukan penertiban, tetapi juga menghadirkan konsep baru agar bangunan dapat kembali produktif.
"Terus terang saja, banyak masyarakat yang ingin menempati, hanya saja mereka tidak tahu ke mana harus berhubungan," katanya.
Ia meminta pihak terkait, baik BPKPD maupun Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng, tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut.
Menurut Mahmud, pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai mekanisme pemanfaatan lost, termasuk persyaratan, prosedur pengajuan, hingga pihak yang dapat dihubungi.
Dengan demikian, bangunan yang selama ini tidak termanfaatkan dapat kembali menjadi ruang usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Mahmud juga menyoroti kebijakan pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Ia mengingatkan agar program dan anggaran pemerintah benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.
"Utamanya terkait dengan pembangunan UMKM, jangan dibangun dan dianggarkan hanya untuk keluarga pejabat," tegasnya.
Ia berharap seluruh program pemerintah daerah yang berkaitan dengan UMKM dilakukan secara transparan, terbuka dan memiliki manfaat nyata bagi pelaku usaha.
Ketua LSM Sidik itu menegaskan, fasilitas publik yang telah dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
"Jangan sampai bangunan sudah ada, anggaran sudah dikeluarkan, tetapi kemudian tidak dimanfaatkan dan akhirnya terbengkalai. Pemerintah harus punya inovasi dan keberanian untuk menata kembali pemanfaatannya," pungkas Mahmud.
(Red)