Soppeng, Rajapena.com, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi peningkatan gizi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi lokal, justru menuai sorotan tajam di Kabupaten Soppeng.
Bukan soal pelaksanaan teknis semata, tetapi lemahnya koordinasi lintas lembaga yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas program tersebut.
Program yang mulai berjalan sejak Maret 2025 ini kini telah dioperasikan melalui 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan unit terakhir mulai aktif pada pertengahan Ramadan 1447 Hijriah.
Namun di balik angka tersebut, muncul pertanyaan serius: apakah program ini benar-benar dijalankan dengan tata kelola yang baik?
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Kabupaten Soppeng. Sejumlah legislator secara terbuka mengkritik pola koordinasi pihak MBG yang dinilai tidak menghormati fungsi kelembagaan DPRD sebagai pengawas.
Heruddin Tahang, salah satu anggota DPRD dari Partai Demokrat, secara tegas mempertanyakan transparansi dan pola komunikasi yang dibangun oleh pihak MBG.
Ia menilai, koordinasi yang hanya dilakukan secara informal dengan individu anggota dewan merupakan bentuk pengabaian terhadap sistem kelembagaan.
“Ini bukan soal komunikasi personal. Ini menyangkut program besar yang menggunakan anggaran dan berdampak luas. Seharusnya koordinasi dilakukan secara resmi dengan DPRD sebagai lembaga, bukan perorangan,” tegasnya dalam forum tersebut.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat, termasuk memastikan bahwa program pemerintah berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ketika jalur koordinasi diabaikan, maka fungsi kontrol otomatis menjadi lemah.
Lebih jauh, Heruddin juga menyinggung potensi besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan dari program MBG, yakni penguatan ekonomi lokal. Ia menilai, jika dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi motor penggerak bagi petani dan pelaku usaha kecil di Desa dan kelurahan.
“Kenapa tidak dimaksimalkan untuk menyerap hasil pertanian lokal? Buah, sayur, itu semua bisa disuplai dari masyarakat kita sendiri. Ini peluang besar, tapi butuh sinergi yang serius,” tambahnya.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sinergi tersebut belum terbangun secara optimal. Pihak MBG sendiri mengakui bahwa selama ini koordinasi lebih banyak dilakukan dengan pemerintah daerah, sementara komunikasi dengan DPRD masih terbatas dan belum bersifat kelembagaan.
Pengakuan ini justru memperkuat kritik bahwa program strategis seperti MBG masih dijalankan dengan pendekatan parsial, bukan kolaboratif. Padahal, keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pemangku kepentingan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program MBG berpotensi berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Tanpa kontrol yang kuat, risiko seperti ketidaktepatan sasaran, pemborosan anggaran, hingga minimnya dampak ekonomi lokal menjadi ancaman nyata.
Di sisi lain, pihak MBG melalui koordinator wilayah Kabupaten Soppeng Muh Afiq Yahya berusaha meredam kritik tersebut dengan menyatakan komitmennya untuk memperbaiki pola koordinasi ke depan.
Ia bahkan menyebut akan “mewakafkan diri” untuk menjalankan program ini sebaik mungkin, termasuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan DPRD.
Namun pernyataan komitmen saja dinilai belum cukup. DPRD menuntut langkah konkret dan sistematis, bukan sekadar janji normatif. Transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi formal menjadi kata kunci yang harus segera diwujudkan.
Jika tidak, maka program yang seharusnya menjadi solusi bisa berubah menjadi beban baru, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Kini, publik Soppeng menunggu: apakah MBG akan benar-benar menjadi program strategis yang berdampak luas, atau sekadar proyek yang berjalan tanpa arah karena lemahnya koordinasi?
Sekadar diketahui, RDP ini juga dihadiri Mitra MBG, Ahli Gizi MBG, Akuntin MBG, Kepala SPPG, LSM dan Pers.
(Red)