Soppeng, Rajapena.com, Dalam tata kelola kepegawaian publik, setiap status baru hampir selalu membawa konsekuensi fiskal baru. PPPK Paruh Waktu hadir sebagai jawaban atas kebutuhan kepastian administratif, namun pada saat yang sama menambah daftar kewajiban anggaran yang harus ditanggung secara berkelanjutan oleh daerah. Rabu (31/12/2025).
Di atas kertas, kebijakan ini memberi kejelasan status dan rasa aman bagi tenaga kerja. Namun dalam kerangka ekonomi pemerintahan, yang diuji bukanlah kebijakan pada tahun pertama, melainkan daya tahan pembiayaannya pada tahun-tahun berikutnya.
Belanja gaji, berapa pun bentuknya, memiliki satu sifat utama: tidak pernah benar-benar sementara.
Ujian fiskal sesungguhnya muncul ketika akumulasi belanja rutin mulai membatasi ruang gerak APBD.
Saat proporsi belanja pegawai terus membesar, ruang untuk pembangunan, inovasi layanan, dan belanja produktif perlahan menyempit.
Kondisi ini tidak serta-merta menimbulkan krisis, tetapi menciptakan tekanan struktural yang kerap luput dari perhatian publik.
PPPK Paruh Waktu menempatkan pemerintah daerah pada dilema kebijakan yang halus namun krusial.
Di satu sisi, negara dituntut hadir memberi kepastian. Di sisi lain, APBD dituntut tetap sehat dan adaptif.
Ketika kepastian status tidak disertai dengan mekanisme evaluasi kinerja dan pengendalian anggaran, maka kebijakan berisiko kehilangan rasionalitas ekonominya.
Dalam perspektif kebijakan publik modern, status kepegawaian seharusnya berjalan seiring dengan ukuran kinerja yang terukur. Tanpa korelasi yang jelas antara tambahan belanja dan peningkatan kualitas layanan, status baru berpotensi menjadi beban baru yang terus membesar dari tahun ke tahun.
Karena itu, mekanisme evaluasi menjadi kata kunci. Bukan untuk mencabut kebijakan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Evaluasi berkala adalah satu-satunya cara agar belanja rutin tidak berubah menjadi beban fiskal permanen yang sulit dikendalikan.
Pada akhirnya, PPPK Paruh Waktu bukan sekadar isu kepegawaian, melainkan ujian kedewasaan fiskal daerah. Apakah APBD mampu menampung kepastian status tanpa kehilangan kemampuan membangun? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah status baru benar-benar menjadi solusi, atau justru melahirkan beban baru yang diam-diam menggerogoti ruang masa depan pembangunan.
(Resi)