Bireuen, Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), mengingatkan para kepala daerah, terutama Bupati Bireuen, agar tidak terjebak dalam euforia kegiatan seremonial yang kerap menguras energi birokrasi, tetapi minim dampak ekonomi.
Pembangunan rumah dhuafa itu baik, tapi jangan sampai kepala daerah terlena dengan acara seremonial semata. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian menjemput program besar dari pusat dan provinsi,” ujar HRD saat membuka Pendidikan Kader Penggerak Bangsa di Cot Gapu, Bireuen, Sabtu (1/11/2025).
Pernyataan HRD muncul di tengah stagnasi beberapa program infrastruktur dan ekonomi daerah yang dinilai tak kunjung menunjukkan progres signifikan. Ia menyoroti bahwa banyak kabupaten lain di Aceh justru berhasil menarik dukungan pusat karena proaktif menyiapkan proposal dan rancangan teknis (DED).
Jangan menunggu, tapi jemput. Pemerintah pusat tidak akan datang kalau daerahnya sendiri pasif,” kata mantan Bupati Bireuen itu dengan nada tegas.
Menurut HRD, salah satu akar masalah pembangunan daerah adalah orientasi kepala daerah yang masih berputar pada simbol, bukan substansi. Ia mencontohkan, banyak kegiatan pemotongan pita dan peresmian proyek kecil yang diunggulkan, tetapi minim pengaruh terhadap perekonomian rakyat.
Yang kita butuhkan bukan panggung, tapi program. Pidato itu penting, tapi yang lebih penting hasilnya,” tambahnya.
Dorongan untuk Pemerintah Daerah
HRD mendorong Bupati Bireuen menyusun cetak biru pembangunan jangka menengah yang fokus pada infrastruktur dasar, peningkatan produktivitas ekonomi lokal, dan konektivitas antarwilayah. Ia juga meminta pemerintah kabupaten memperkuat jejaring kerja lintas kementerian agar bisa menjemput alokasi anggaran dari APBN.
Dana daerah terbatas, tapi peluang pusat terbuka lebar. Tinggal sejauh mana Bupati mampu berkomunikasi dan bernegosiasi,” ujarnya.
HRD menutup pesannya dengan kalimat yang menggugah:
“Bupati harus keluar dari zona nyaman seremoni dan masuk ke zona kerja nyata. Kalau tidak, Bireuen akan terus berjalan di tempat.”