Soppeng, Rajapena.com, Ketegangan politik di lingkungan DPRD Kabupaten Soppeng kembali mencuat setelah Aliansi Pemuda Soppeng menggelar aksi hearing di Kantor DPRD setempat, menuntut kejelasan terkait dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan salah satu anggota dewan berinisial HK.
Aksi yang diikuti berbagai elemen organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan itu berlangsung dengan sorotan tajam terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD, yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam menindaklanjuti isu yang telah menjadi perbincangan publik tersebut.
Ketegangan memuncak setelah muncul pernyataan kontradiktif dari dua anggota Fraksi Golkar di DPRD Soppeng. A. Wadeng, salah satu anggota fraksi tersebut, mengklaim bahwa BK telah melakukan klarifikasi terhadap HK dan menyimpulkan bahwa tuduhan tidak terbukti.
Namun, klaim itu langsung dibantah oleh Ketua BK DPRD Soppeng, Abdul Kadir, yang menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum pernah memanggil atau mengklarifikasi HK terkait dugaan pelanggaran etik tersebut.
“Kami dari BK belum pernah melakukan panggilan kepada saudara HK terkait dugaan pelanggaran yang beredar di publik. Pernyataan A. Wadeng itu tidak benar dan tidak pernah ada koordinasi dengan BK,” tegas Abdul Kadir dalam pernyataannya kepada aliansi pemuda.
Kontradiksi antaranggota dewan inilah yang kemudian memantik kecurigaan publik.
Aliansi Pemuda Soppeng menilai bahwa pernyataan yang saling bertolak belakang tersebut menjadi indikasi adanya ketertutupan dan inkonsistensi informasi di internal DPRD.
Dalam hearing yang berlangsung di ruang aspirasi DPRD Soppeng, perwakilan aliansi menyampaikan tuntutan agar lembaga legislatif segera membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) independen untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan. Rabu (8/10/2025).
“Kasus ini bukan lagi sekadar persoalan pribadi, tapi sudah menyangkut etika, moral, dan kredibilitas DPRD Soppeng sebagai lembaga perwakilan rakyat,” tegas salah satu perwakilan Aliansi Pemuda dalam orasinya.
Aliansi juga meminta agar setiap proses penanganan kasus dilakukan terbuka kepada publik, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.
Mereka menilai, jika isu ini dibiarkan tanpa kejelasan, maka akan mencoreng marwah lembaga legislatif dan memperlemah kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
Menanggapi desakan tersebut, Tim Penerima Aspirasi DPRD Soppeng menerima langsung perwakilan massa aksi dan berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat tersebut.
Aksi Aliansi Pemuda Soppeng ini menjadi tekanan publik terbesar bagi DPRD Soppeng dalam beberapa bulan terakhir.
Kasus dugaan perselingkuhan HK kini bukan hanya menjadi isu moral pribadi, tetapi telah berkembang menjadi ujian integritas dan transparansi lembaga legislatif daerah.
(Tim/*)