Sidrap, Rajapena.com, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan pembentukan Brigade Pangan di wilayah optimalisasi lahan (OPLAH) non-rawa. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk Rapat Pemutakhiran Data Pembentukan Brigade Pangan yang dilaksanakan guna memastikan proses validasi dan pelaporan pembentukan brigade berjalan akurat dan terintegrasi.
Rapat ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi antar pihak terkait, menyusun mekanisme kerja yang lebih efisien, dan mempercepat konsolidasi pembentukan Brigade Pangan di daerah. Melalui pendataan yang valid dan pemetaan potensi wilayah, diharapkan Brigade Pangan mampu menjadi ujung tombak penguatan ketahanan pangan lokal dan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan kelembagaan petani melalui Brigade Pangan merupakan instrumen penting dalam mendukung swasembada pangan nasional.
"Ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal kesiapan SDM dan kelembagaan di tingkat akar rumput. Brigade Pangan hadir untuk memperkuat itu semua. Mereka adalah motor penggerak di lapangan yang menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan petani," ujar Menteri Amran.
Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, juga menyampaikan bahwa Brigade Pangan bukan hanya simbol gerakan, tetapi sebuah sistem kerja berbasis kolaborasi dan kemandirian petani.
"Brigade Pangan adalah representasi dari semangat gotong royong dalam membangun pertanian yang tangguh. Mereka bukan sekadar pelaksana program, tetapi mitra utama kita dalam menciptakan perubahan di lapangan. Dengan data yang akurat dan pendampingan yang tepat, Brigade Pangan akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia," tutur Santi.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian melalui BBPP Batangkaluku ini juga menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah, khususnya dalam validasi data dan percepatan pelaksanaan program di lapangan.
BBPP Batangkaluku sebagai salah satu UPT pelatihan turut mengambil peran strategis dalam pertemuan, memperkuat kapasitas SDM, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan petani.
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat langkah menuju swasembada pangan nasional.
Salah satu upayanya yakni melalui pembentukan dan pemutakhiran data brigade pangan di wilayah optimalisasi lahan (oplah) non rawa.
Rabu malam (18/6/2025), Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif memimpin langsung rapat koordinasi percepatan pembentukan brigade pangan di Baruga Rumah Jabatan Bupati.
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Kementerian Pertanian, Amin Nur.
Turut hadir Ketua DPRD Sidrap, Takyuddin Masse, Penjabat Sekda Andi Rahmat Saleh, para camat, kepala desa dan lurah, unsur BPP, petani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, menambahkan bahwa brigade pangan non rawa diharapkan mampu mengelola seluruh rantai produksi pertanian dari hulu hingga hilir.
“Termasuk di dalamnya penggilingan padi. Ini membedakan brigade pangan non rawa dengan sebelumnya,” terangnya.
Bupati Syaharuddin menyatakan komitmennya menjadikan Sidrap sebagai kabupaten percontohan nasional dalam pertanian. Ia menyebut, Sidrap tengah menyiapkan tambahan 90 brigade pangan, setelah sebelumnya terbentuk 21 brigade pada program oplah rawa.
“Total akan ada 111 brigade pangan. Tapi lebih dari itu, saya ingin melibatkan 1.350 anak muda petani asli Sidrap. Mereka harus benar-benar bekerja di sektor pertanian, bukan sekadar atas nama,” tegas Syaharuddin.
Ia menargetkan, anak-anak muda itu mampu menjadi petani modern dengan penghasilan yang menjanjikan.