SINJAI,- Masih hangat di ingatan polemik di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang diduga memungut biaya pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungannya.
Tindakan tersebut diduga dulakukan demi mensukseskan event tahuanan hari guru nasional (25/11). Sehingga memicu tanggapan publik.
Belakangan ini nama Dinas Pendidikan kembali tercoreng dengan munculnya data anak putus sekolah di Kecamatan Pulau Sembilan.
Ramai diberitakan terkait upaya Kapolsek membantu anak putus sekolah agar dapat mengenyam pendidikan kembali, merupakan tamparan keras terhadap dinas yang terkait.
Aktivis Sinjai, Andi Darmawansyah, atau Anca Mayor kembali menyorot. Baginya Dinas Pendidikan akhir-akhir ini terlihat melenceng dari budangnya.
“Dinas pendidikan terlalu banyak kegiatan bimtek dan kegiatan yang memungut biaya. Mestinya jadi pebisnis saja tak perlu jadi kadis, apalagi membidangi pendidikan.” Katanya Selasa, (5/12/23).
Anca Mayor menyebut data yang dikeluarkan sejumlah media, terkait putus sekolah di tingkat SD di Kecamatan Pulau Sembilang sekitar 70-an. Belum yang lainnya.
“Saya yakin semua kecamtana ada anak putus sekolah karena berbagai faktor. Itu tantangan kita, tetapi dinas terkait kok bungkam” sambungnya.
Sehingga ia berharap Pemkab Sinjai melalui Pj.Bupati Sinjai, menyikapi lebih tegas dalam mengevaluasi OPD di lingkup pemerintahannya. Terutama dalam dunia pendidikan.
“Ini urgen, perintah konstitusi untuk cerdaskan kehidupan bangsa. Tak bisa ditawar-tawar. Jadi ini kesalahan fatal sekaligus kegagalan dinas pendidikan” kuncinya. (TIM-red)