Rajapana.com, Medan | Dalam beberapa hari ini masyarakat Indonesia disuguhkan berita viral terkait bisnis di lapas,apalagi informasi diperkuat dari akun YouTube salah satu aktris tanah air ada kartel didalam penjara.
Kalau berani jujur informasi tersebut memang sudah rahasia umum bahwa kencangnya putaran bisnis di lingkungan lapas dan kita heran begitu mudahnya pejabat negara yasona laoly hanya bicara bohong besar, yg dilakukan seharusnya menjadi tanggung jawabnya memberikan fakta.Dia itu sudah dibayar rakyat kehidupannya, berikan data yang akurat dimana sesuai arahan konstitusi bahwa transparansi di seluruh lembaga negara.
Yasona juga berani membongkar tabir kejahatan monopoli bisnis tersebut bukan cari pembelaan dengan argumentasi saja apa karena anaknya yang ikut berperan atau kroni-kroninya sesuai berita viral saat ini.
Jangan - jangan, Yasona sudah terlalu nyaman dengan cara mainnya apakah karena dia dari partai berkuasa atau karena dia mampu mengakomodir supaya bisa persoalan ini didiamkan.
Yasona seharusnya malu jika ini nyata dan supaya ini jangan simpang siur buka saja siapa aja rekanan yang memainkan bisnis di lapas.KALAPAS meminta Presiden Jokowi harus respon cepat memangkas orang-orang dilingkaran kabinet yg bermain bisnis proyek yang di kelola dari APBN dengan memakai tangan kekuasaan.Catatan hitam Terkait bisnis di lapas apalagi kartel narkoba bisa masuk di lembaga pembinaan masyarakat yang harus masyarakat yang di bina menjadi rakyat yang tersadarkan bukan malah sebaliknya menjadi tempat putaran bisnis haram.
Presiden Jokowi seharusnya Malu besar bahwa anak buahnya tidak mampu memimpin lembaga Kemenkumham menjadi lembaga pelayanan yang baik.
Maka dari itu M.iqbal sebagai inisiator KALAPAS ( Koalisi Aktivis Pemuda Sumatera Utara)Meminta KPK dan Kejaksaan Agung membongkar monopoli bisnis yang ada di Lapas dan agar Presiden Jokowi Nonaktifkan Yasona Laoly sebagai Menteri Kemenkumham dan selanjutnya meminta Kakanwil Kemenkumham khususnya yg di Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan agar memberikan dokumen rekanan penyediaan kebutuhan lapas secara terbuka baik di media cetak atau elektronik Meminta satgas TPPU yang di bentuk oleh Mahfud MD turun aktif di duga ada aliran dana di seluruh Kalapas untuk memuluskan bisnis tersebut.