NTB, Rajapena.com, - Usai mengkritik pedas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) tidak mencapai target, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim untuk mengamankan Pokok Pikiran (Pokir).
Alasannya, mereka khawatir, melihat kondisi laporan APBD perubahan tahun 2022 tidak mencapai target karena mengancam Bantuan Sosial (Bansos) atau Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.
Setelah mendengar laporan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD perubahan, yang disampaikan oleh Kepala BPKAD Lotim. Anggota Komisi III DPRD menilai kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim sedang tidak baik, dikhawatirkan tidak mencapai target.
Dengan kondisi keuangan Pemkab Lotim tidak baik, Anggota Dewan Komisi III, Tanwirul Anhar, bernegosiasi untuk mengamankan Bansos untuk Klkonsituennya tidak diganggu atau kurangi.
Kendati, Pemkab Lotim telah berupaya untuk memenuhi target pada di APBD perubahan. Kalaupun tidak tercapai, proposal Bansos yang sudah masuk jangan diganggu. Karena, konsituennya beranggapan pasti realisasi.
"Tolong punya kami jangan diganggu, enggak enak dibawah (konsitennya) karena tidak berhadapan sama satu dua orang," ungkap Tanwirul
Menurutnya, program dari Bupati Lotim berhadapan dengan pihak ketiga, tidak berhadapan langsung dengan masyarakat. Namun, tidak di pungkiri penerima manfaatnya masyarakat Lotim.
Salah satunya ruas jalan di Sakra Timur, pekerjaanya tidak tuntas karena kondisi anggara daerah tidak mendukung. Tetapi menurutnya, itu hanya untuk kelompok saja.
"Proposal Bansos kami diatas 70 Juta dan berpencar di Lotim, tidak di Sakra Timur saja," ucapnya.
Dengan demikian, Bansos Dewan diharapkan tidak dikurangi namun diperioritaskan Pemkab Lotim. Permohonan itu dianggap bukan untuk politik.
"Ini kan masih bulan delapan, belum akhir tahun, jadi bukan untuk berpolitik," imbuhnya. **