Partai UKM Indonesia Tolak Tunda Pemilu dan Presiden Jokowi Tiga Periode

Partai UKM Indonesia Tolak Tunda Pemilu dan Presiden Jokowi Tiga Periode

Senin, 04 April 2022


Jakarta, Rajapena.com,- Saat bulan puasa Ramadhan 1433 H / Minggu 3 April 2022 Partai UKM Indonesia menyampaikan sikap organisasi. Dimana partai berbasis pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang ini menyerukan memperkuat kerukunan dan bangun toleransi antar beragama dan golongan.

Seruan ini ditujukan kepada seluruh pengurus DPP, DPW dan DPD Partai UKM Indonesia se Nusantara. Selain itu juga ditujukan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah, agar memperkuat solidaritas sesama anak bangsa.

"Memasuki tanggal 1 Ramadhan 1443 H ini, DPP Partai UKM Indonesia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mari perkuat kerukunan dan bangun toleransi antar beragama dan golongan," kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia, Minggu (03/04/2022) di Jakarta.

Dalam rilisnya, Gus Din akrabnya didampingi Herdianti Puspitasari S.Si selaku Sekjen juga berharap DPW dan DPD Partai UKM Indonesia se Nusantara, bisa memanfaatkan momentum bulan ramadhan secara positif. Dimana bisa melakukan sosialisasi perkenalan dan pelebaran rekrutmen pengurus DPD-DPD se Indonesia.

"Jadikan momentum puasa ini memperkuat jaringan partai. Semua DPW dan DPD Partai UKM Indonesia bisa menggelar buka puasa bersama antar pengurus secara gantian  Atau mengadakan pembagian takjil puasa atau sahur, kepada yang berhak menerima," tukas Gus Din yang Konsultan Media ini.

Katanya, di bulan April 2022 ini lagi santer wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ditegaskan bahwa Partai UKM Indonesia menolak keduanya.

"Partai UKM Indonesia menilai Pemilu Presiden dan Pemilu Legeslatif harus berpedoman pada konstitusi yang ada. Dimana harus sesuai UUD 1945 tentang masa jabatan presiden," terang Gus Din.

Terkait sikap politik internasional, Partai UKM Indonesia mengecam invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan kematian dan bencana kemanusiaan. Termasuk mengecam tindakan kekerasan terhadap warga Palestina oleh tentara Israel yang sudah menyebabkan kematian dan bencana kemanusiaan.

"Kami meminta Presiden Jokowi tegas mengecam tragedi perang di Ukraina yang di invasi Rusia. Selain itu, diharapkan pemerintah-pun jangan terlalu masuk kedalam konflik, termasuk rencana impor energi minyak dan gas dari Rusia haru dibatalkan," lugas Gus Din.

Terkait kondisi Papua dan kekerasan terhadap TNI dan warga sipil, Partai UKM Indonesia mendesak pemerintah pusat mengedepankan dialog, namun jika terus memakan korban nyawa, maka Partai UKM Indonesia mendukung ditetapkannya Darurat Operasi Militer (DOM) terbatas.

"DOM terbatas bisa diberlakukan di Provinsi Papua untuk mengatasi teror KKB Papua. Dimana banyak aparat TMI-Polri dan warga sipil jadi koban berguguran," usul Gus Din.

Partai UKM Indonesia Loyal Dukung Ganjar Pranowo Sebagai Capres 2024

Terkait dukungan Capres pada Pilpres 2024, Partai UKM Indonesia sesuai keputusan Rakornas I 2022 dan Rapat Pleno DPP Partai UKM Indonesia, menegaskan mendukung Ganjar Pranowo. Seluruh kader, anggota dan pengurus DPP, DPW dan DPD se Nusantara dilarang mendukung kandidat diluar Ganjar Pranowo.

"Semua kader wajib mendukung, mensosialisasikan, mengkampanyekan dan memperjuangkan Ganjar, Pranowo sebagai calon presiden," tegas Gus Din.

Mengenai keikutsertaan dalam Pemilu 2024, Partai UKM Indonesia terus semangat membentuk pengurus di 34 DPW dan 514 DPD se Nusantara. Katanya, kekompakan dan soliditas, serta kolektifitas merupakan daya juang dalam mencapai tujuan perjuangan dan idealisme partai.

"Partai UKM Indonesia terus semangat dan bekerja bagaimana caranya menjadi Peserta Pemilu," ucapnya.

Partai UKM Indonesia juga menyatakan setia dan mendukung Presiden Jokowi sampai 2024. Diharapkan para menteri bekerja maksimal membantu Presiden Jokowi sampai masa jabatan berakhir oktober 2024.

"Jadi para menteri harus fokus bekerja dan jangan terlibat pada wacana penundaan dan perpanjangan presiden tiga periode," pungkas pria lulusaan Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini. (red)